SURABAYA – Kuasa hukum empat pejabat Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS), Masbuhin, mengungkap kontribusi pengelolaan perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya di tengah penyidikan dugaan penyimpangan anggaran yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim).
Masbuhin menyatakan, sepanjang periode 2025–2026, pengelola KBS telah menyetorkan dividen sebesar Rp5.048.479.469 kepada Pemerintah Kota Surabaya.
Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi catatan penting karena diklaim belum pernah terealisasi selama periode 2013 hingga 2024.
Kontribusi itu dinilai perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat kinerja jajaran pengelola KBS yang kini menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim.
“Fakta materiil yang harus kami tegaskan secara terang benderang adalah tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut yang mengalir ke kantong pribadi maupun dinikmati oleh anggota Bawas, kedua direksi, maupun Kabag Keuangan,” tegas Masbuhin.
Pernyataan tersebut disampaikan menjelang agenda pemeriksaan empat kliennya yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/11/2026).
Keempat pejabat dimaksud terdiri atas seorang anggota Badan Pengawas, dua pejabat direksi, serta seorang pejabat yang membidangi keuangan KBS.
Masbuhin menjelaskan, pencairan dana perusahaan yang menjadi bagian dari penyidikan dilakukan dalam kondisi mendesak guna mempertahankan keberlangsungan operasional kebun binatang.
Menurutnya, kebijakan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pengelolaan, kegiatan konservasi, hingga pemenuhan kesejahteraan satwa.
Ia menegaskan bahwa keputusan yang diambil para pengelola harus dilihat berdasarkan situasi dan tujuan penggunaan anggaran, bukan semata-mata dari aspek administrasi.
Selain menyoroti kontribusi perusahaan terhadap PAD, Masbuhin mengungkap adanya dugaan permintaan sejumlah uang, tawaran penghentian perkara, serta pencatutan nama institusi kejaksaan oleh pihak tertentu.
“Faktanya ada dugaan janji menutup perkara, ada dugaan permintaan uang, ada dugaan pencatutan nama Korps Adhyaksa di Perak dan di Kejati. Kami yakin seyakin-yakinnya semua itu kebohongan,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Meski demikian, pihaknya tidak ingin dugaan tersebut berkembang menjadi polemik tanpa dasar pembuktian yang jelas.
Masbuhin menyerahkan pengusutan persoalan itu kepada aparat penegak hukum dan membuka kemungkinan mengambil langkah hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana lainnya.
Terkait proses penyidikan, ia memastikan seluruh kliennya telah menunjukkan sikap kooperatif sejak perkara mulai ditangani pada Maret 2026.
Sejumlah dokumen, mulai dari pembukuan perusahaan, bukti transaksi keuangan, hingga kronologi penggunaan dana, disebut telah diserahkan kepada penyidik.
Masbuhin juga memberikan apresiasi terhadap profesionalitas tim Pidsus Kejati Jatim selama menjalankan pemeriksaan.
“Kami menyaksikan langsung bagaimana penyidik Kejati Jatim bekerja dengan sangat humanis, objektif, profesional, dan akuntabel. Penyidik tidak sekadar melihat permukaan berkas administrasi, tetapi menggali secara mendalam fakta materiil, motif, serta aliran dana secara adil dengan tetap menghormati hak-hak klien kami,” ungkapnya.
Ia berharap penyidikan dapat memberikan kejelasan mengenai penggunaan dana perusahaan sekaligus mengungkap seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Menurutnya, kontribusi dividen lebih dari Rp5 miliar kepada Pemkot Surabaya merupakan salah satu capaian yang patut diperhitungkan dalam menilai pengelolaan KBS secara menyeluruh.
Kendati demikian, klaim mengenai tidak adanya aliran dana untuk kepentingan pribadi maupun capaian pengelolaan perusahaan tetap menjadi bagian yang perlu diuji berdasarkan fakta penyidikan.
Hingga berita ini disusun, dugaan permintaan uang dan pencatutan nama institusi kejaksaan yang diungkap pihak kuasa hukum masih memerlukan konfirmasi dari pihak terkait.
Sementara itu, proses penyidikan dugaan penyimpangan anggaran PD TS KBS masih berlangsung di Kejati Jawa Timur.



















