SURABAYA – Perkembangan kejahatan lintas negara, polarisasi digital, konflik lingkungan, hingga meningkatnya tuntutan pelayanan publik menjadi tantangan serius bagi kepolisian di era globalisasi.
Menghadapi kondisi tersebut, Peserta Didik (Serdik) Sespimmen Polri Dikreg ke-67 Tahun Anggaran 2026, Yuli Candra Dewi, S.H., S.I.K., mengangkat lima strategi penguatan pemolisian kewilayahan untuk menjawab dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Gagasan tersebut dituangkan dalam laporan penugasan penulisan Blogspot bertajuk “Mengawal Tapak Batas: Kejahatan Transnasional di Ruang Domestik Kewilayahan”.
Melalui tulisannya, Yuli menyoroti pentingnya transformasi kepemimpinan dan penguatan strategi kepolisian mulai dari tingkat Polda, Polres, hingga Polsek agar mampu menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks.
Strategi pertama adalah memperkuat deteksi dini terhadap kejahatan transnasional.
Yuli menilai keterbukaan akses perdagangan dan mobilitas manusia antarnegara tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan jaringan kejahatan terorganisasi.
Ancaman tersebut meliputi peredaran narkotika internasional, penyelundupan senjata, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Menurutnya, kepolisian kewilayahan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendeteksi aktivitas kejahatan sebelum berkembang menjadi ancaman yang lebih besar.
Optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dan intelijen Polsek dinilai penting untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, termasuk perekrutan pekerja migran nonprosedural maupun dugaan penyelundupan melalui jalur pelabuhan tidak resmi.
Upaya tersebut perlu didukung kolaborasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta komunitas nelayan yang memahami karakteristik wilayah masing-masing.
Strategi kedua berfokus pada penguatan pemolisian digital untuk mengantisipasi polarisasi masyarakat.
Pesatnya perkembangan media sosial, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta teknologi komunikasi menghadirkan tantangan baru dalam menjaga stabilitas kamtibmas.
Penyebaran disinformasi, propaganda radikal, ujaran kebencian, dan provokasi berbasis identitas berpotensi memperuncing perbedaan di tengah masyarakat.
Yuli memandang kepolisian perlu mengembangkan pendekatan yang mampu menjangkau ruang digital, sejalan dengan pelaksanaan patroli konvensional di lapangan.
Patroli siber, deteksi dini potensi konflik, serta klarifikasi cepat terhadap informasi hoaks menjadi bagian penting dalam mencegah gangguan keamanan.
Selain itu, peningkatan literasi digital melalui kegiatan sambang sekolah, dialog bersama mahasiswa, dan komunikasi dengan masyarakat perlu diperkuat agar masyarakat semakin kritis dalam menerima informasi.
Strategi ketiga menekankan penerapan Green Policing untuk mendukung investasi berkelanjutan dan keadilan lingkungan.
Dalam pandangan Yuli, kepolisian memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan nasional, sekaligus memastikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan hak masyarakat.
Dukungan terhadap investasi tidak boleh mengesampingkan penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan, termasuk pencemaran limbah industri, pembalakan liar, maupun perusakan sumber daya alam.
Ketika muncul konflik lahan antara pelaku usaha dan masyarakat terdampak, pendekatan dialogis serta mediasi yang berkeadilan perlu menjadi perhatian.
Mekanisme restorative justice juga dapat dipertimbangkan sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, kepolisian diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, kepastian hukum, kelestarian lingkungan, dan perlindungan masyarakat.
Strategi keempat adalah memperkuat kohesi sosial dan netralitas kepolisian pascapemilu.
Yuli menyoroti potensi perpecahan masyarakat akibat perbedaan pilihan politik yang dapat bertahan setelah proses kontestasi demokrasi berakhir.
Perbedaan tersebut dinilai perlu dikelola melalui pendekatan persuasif untuk mencegah munculnya konflik sosial di tingkat masyarakat.
Dalam konteks ini, optimalisasi cooling system menjadi salah satu langkah strategis dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, organisasi kepemudaan, serta berbagai elemen masyarakat.
Bhabinkamtibmas juga didorong berperan aktif sebagai penggerak perdamaian melalui kegiatan gotong royong, olahraga bersama, musyawarah warga, dan aktivitas sosial lainnya.
Selain membangun kembali hubungan antarmasyarakat, Yuli menekankan pentingnya menjaga netralitas kepolisian dalam setiap dinamika politik.
Profesionalisme, sikap tidak memihak, dan penegakan hukum yang adil menjadi fondasi penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Strategi kelima diarahkan pada transformasi pelayanan publik yang profesional, humanis, dan berintegritas.
Menurut Yuli, perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi membuat masyarakat semakin kritis terhadap kualitas pelayanan kepolisian.
Pelayanan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), penerbitan SIM dan SKCK, Samsat, hingga proses penyidikan merupakan titik interaksi langsung yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap Polri.
Oleh karena itu, modernisasi pelayanan melalui sistem antrean digital, transaksi nontunai, dan akses informasi perkembangan penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara daring perlu terus diperkuat.
Meski demikian, transformasi pelayanan tidak cukup hanya mengandalkan kecanggihan teknologi.
Sikap humanis, empati, transparansi, kesantunan, serta kecepatan merespons kebutuhan masyarakat tetap menjadi ukuran penting kualitas pelayanan kepolisian.
Melalui kelima strategi tersebut, Yuli Candra Dewi menggarisbawahi pentingnya membangun kepolisian kewilayahan yang adaptif terhadap perubahan, mampu mengantisipasi ancaman, serta memiliki kedekatan kuat dengan masyarakat.
Penguatan deteksi dini, kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan integritas pelayanan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemolisian yang responsif terhadap tantangan global.
Pada akhirnya, keberhasilan kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan penegakan hukum, tetapi juga oleh kepercayaan dan partisipasi masyarakat.
Kehadiran polisi mulai dari tingkat desa, kawasan pesisir, lingkungan permukiman, hingga pusat pelayanan publik menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan, memperkuat persatuan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri. (ywd*)
