SURABAYA – Polda Jawa Timur menetapkan seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sebuah restoran di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
Pemilik restoran yang diketahui mengantongi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) investor tersebut diduga melakukan eksploitasi terhadap 19 pekerja, termasuk satu anak di bawah umur.
Pengungkapan kasus itu disampaikan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jatim dalam konferensi pers di Gedung Bidhumas Polda Jatim, Rabu (11/11/2026).
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas perdagangan orang dan melindungi masyarakat dari praktik eksploitasi.
“Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” ujar Kombes Pol Abast.
Menurutnya, penanganan kasus TPPO tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap tersangka, tetapi juga mencakup perlindungan dan pemulihan kondisi para korban.
“Bagi kami, perlindungan korban merupakan bagian penting dalam penanganan perkara ini. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar hak-hak korban, termasuk pendampingan dan pemulihan kondisi psikologisnya, dapat terpenuhi,” tambahnya.
Sementara itu, Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum mengungkapkan, dugaan eksploitasi terhadap para pekerja berlangsung selama sekitar enam bulan, yakni sejak Mei hingga Oktober 2026.
Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka merekrut pekerja melalui media sosial dan mengikat mereka menggunakan perjanjian kerja.
Meski restoran milik tersangka belum beroperasi, para pekerja diduga dipaksa menjalankan sejumlah pekerjaan dengan beban yang tidak sebanding dengan upah yang diterima.
Para korban diketahui hanya memperoleh upah berkisar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta setiap bulan.
Tidak hanya itu, para pekerja juga dihadapkan pada ancaman denda sebesar Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila memutuskan mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa kerja tiga bulan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu temuan penting penyidik dalam mengusut dugaan eksploitasi tenaga kerja di restoran milik tersangka.
“Berdasarkan keterangan para korban yang telah kami periksa dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menemukan adanya praktik eksploitasi terhadap para pekerja. Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar proses penyidikan dan penetapan tersangka,” jelas Kombes Pol Ganis.
Selain mengusut dugaan perdagangan orang, penyidik juga mendalami indikasi tindak kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki.
Pendalaman perkara dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas, privasi, dan kondisi psikologis para korban.
Dalam proses penyidikan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, serta dokumen perjanjian kerja yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Atas dugaan perbuatannya, FD dijerat dengan ketentuan pidana terkait perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan sesuai hasil penyidikan.
Berdasarkan Pasal 455 KUHP sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, tindak pidana perdagangan orang diancam dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.
Kombes Pol Ganis menegaskan, penyidikan masih terus dilakukan untuk mendalami seluruh fakta dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Polda Jawa Timur memastikan proses penyidikan terus berjalan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga berkomitmen memastikan para korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang dibutuhkan,” ujar Kombes Pol Ganis.
Sebagai bagian dari upaya perlindungan korban, Polda Jatim telah berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan rumah aman serta layanan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan.
Kepolisian juga menjalin koordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda guna menindaklanjuti status keimigrasian tersangka.
Adapun keputusan mengenai tindakan administratif keimigrasian selanjutnya menjadi kewenangan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, Kombes Pol Ganis mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai tawaran pekerjaan, khususnya penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar.
Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan di negara yang sedang dilanda konflik.
“Polda Jatim mengimbau agar masyarakat tidak mudah tergiur untuk bekerja diluar negeri dengan gaji besar,” pungkas Kombes Pol Ganis.(ywd*)
