JAKARTA – Ancaman bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim hujan 2026/2027 menjadi perhatian Peserta Didik (Serdik) Sespimmen Polri Dikreg ke-67 Tahun Anggaran 2026, Riko Syafutra. Ia menilai kesiapsiagaan aparat kepolisian harus diperkuat melalui langkah pencegahan, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan aktif masyarakat.
Pandangan tersebut dituangkan Riko dalam artikelnya berjudul “Siaga Sebelum Bencana: Polri Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Puncak Musim Hujan”, yang menekankan pentingnya perubahan pendekatan penanggulangan bencana dari sekadar penanganan darurat menuju mitigasi risiko secara menyeluruh.
Menurut Riko, kesiapan menghadapi bencana bukan hanya persoalan ketersediaan personel dan sarana penyelamatan. Kecepatan penyampaian informasi, efektivitas sistem peringatan dini, serta kemampuan masyarakat melakukan evakuasi mandiri juga menjadi faktor penentu dalam mengurangi korban jiwa.
Sorotan tersebut berkaitan dengan langkah Korps Samapta Bhayangkara (Korsabhara) Baharkam Polri yang telah menyiagakan 305 personel gabungan untuk menghadapi potensi banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya.
Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Pol Jossy Kusumo, Kamis (5/11/2026), menyampaikan bahwa kekuatan tersebut terdiri atas 260 personel Korsabhara serta masing-masing 15 personel dari Basarnas, pemadam kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Selain personel, sejumlah perlengkapan penyelamatan disiapkan, antara lain perahu karet, kendaraan SAR, Rescue Carrier, unit K-9 untuk pencarian korban, Kuda Turangga guna menjangkau wilayah sulit diakses, serta perangkat Watergen sebagai penyedia air bersih di lokasi terdampak bencana.
Kesiapan ini menjadi penting menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai musim hujan yang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia, dengan periode puncak yang terjadi secara bertahap hingga Februari 2027.
Riko mengingatkan bahwa dampak bencana alam dapat meluas menjadi persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Terputusnya akses transportasi, terisolasinya permukiman, hingga kepadatan pengungsian berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak ditangani secara terkoordinasi.
Risiko tersebut semakin perlu diantisipasi karena sebagian periode musim hujan bertepatan dengan libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, ketika aktivitas perjalanan dan kunjungan wisata masyarakat cenderung meningkat.
Penguatan Kesiapsiagaan hingga Daerah
Dalam tulisannya, Riko juga menyoroti pentingnya penerapan Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 mengenai langkah kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027.
Sejumlah langkah yang menjadi perhatian meliputi pemetaan kawasan rawan bencana, pemeriksaan kesiapan logistik dan peralatan, pemantauan informasi cuaca, penguatan sistem peringatan dini, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prosedur evakuasi.
Di tingkat kewilayahan, Polda Jawa Timur telah menggelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Mapolda Jatim, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan yang dipimpin Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan menghadapi potensi bencana di wilayah Jawa Timur.
Langkah serupa juga dilakukan Polda Jambi dengan menyiagakan 70 personel untuk mendukung penanggulangan bencana.
Riko menilai kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, pemadam kebakaran, dan masyarakat merupakan unsur penting dalam membangun sistem penanganan bencana yang efektif.
Masyarakat Jadi Bagian Penting Mitigasi Bencana
Selain penguatan kesiapan aparat, Riko mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan melalui pemantauan informasi cuaca resmi, pengenalan wilayah rawan bencana, serta pemahaman terhadap jalur dan lokasi evakuasi.
Upaya sederhana seperti menjaga kebersihan drainase, tidak membuang sampah ke sungai, dan segera melaporkan tanda-tanda potensi bencana juga dinilai dapat membantu menekan risiko.
Bagi masyarakat yang berencana bepergian selama libur akhir tahun, pemeriksaan kondisi cuaca dan akses perjalanan menjadi langkah penting sebelum beraktivitas.
Apabila menghadapi situasi darurat, masyarakat dapat menghubungi layanan kepolisian 110 atau berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas setempat.
Melalui gagasannya, Riko menekankan bahwa keberhasilan kesiapsiagaan bencana tidak cukup dinilai dari besarnya kekuatan yang dikerahkan, melainkan dari kemampuan seluruh unsur dalam memberikan pertolongan secara cepat dan meminimalkan korban.
Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat semangat Polisi Bersama Masyarakat, dengan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama dalam setiap langkah pencegahan maupun penanggulangan bencana.
Dengan mitigasi yang terencana, kesiapan personel, dan sinergi lintas sektor, Polri diharapkan mampu meningkatkan perlindungan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi sepanjang musim hujan 2026/2027.



















