BANDUNG – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan sekaligus mencegah berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Peluncuran program tersebut berlangsung di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026), melalui kegiatan bursa kerja atau job fair yang melibatkan 94 perusahaan dengan menyediakan 8.875 lowongan pekerjaan.
Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menginstruksikan Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda untuk menindak tegas praktik percaloan serta pungutan liar yang merugikan masyarakat dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Menurut Suyudi, persoalan pengangguran tidak hanya berkaitan dengan kondisi perekonomian, tetapi juga memiliki dampak terhadap kehidupan sosial dan stabilitas keamanan.
Karena itu, Polri perlu mengambil peran melalui pendekatan pencegahan dengan membantu masyarakat memperoleh akses terhadap kesempatan kerja yang tersedia.
“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi.
Program POLIRAN dilaksanakan melalui Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan kerja, serta berbagai pemangku kepentingan.
Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh akses informasi lowongan pekerjaan, pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, hingga kesempatan penempatan kerja sesuai kebutuhan industri.
Suyudi menjelaskan, POLIRAN sebelumnya telah dikembangkan ketika dirinya menjabat sebagai Kapolda Banten.
Program tersebut kemudian diperluas menjadi gerakan berskala nasional dengan melibatkan jajaran kepolisian di berbagai wilayah.
Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa kehadiran POLIRAN bukan untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun pihak swasta dalam urusan ketenagakerjaan.
Polri berperan sebagai fasilitator yang membantu mempertemukan masyarakat pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Pendekatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemeliharaan kamtibmas melalui peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
Selain memperluas kesempatan kerja, Kapolri memberikan perhatian khusus terhadap praktik percaloan yang kerap membebani pencari kerja.
Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan bekerja melalui mekanisme rekrutmen yang transparan, adil, dan bebas dari pungutan ilegal.
Suyudi meminta masyarakat tidak takut melaporkan apabila menemukan praktik percaloan, baik yang dilakukan pihak luar maupun oknum di lingkungan perusahaan.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan!” tegas Kapolri.
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, Kapolsek, maupun petugas pengamanan internal perusahaan.
Kapolri juga memerintahkan jajaran kepolisian untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang memanfaatkan proses penerimaan tenaga kerja sebagai sarana melakukan pungutan liar.
Instruksi tersebut ditujukan kepada Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda agar praktik percaloan yang meresahkan masyarakat dapat ditindak sesuai ketentuan hukum.
Langkah pemberantasan calo dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan program perluasan kesempatan kerja dapat memberikan manfaat secara nyata kepada masyarakat.
Melalui POLIRAN, Polri berupaya memperkuat pendekatan pemolisian yang tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh persoalan sosial yang berpotensi menjadi sumber gangguan keamanan.
Program ini sekaligus mencerminkan semangat Polisi Bersama Masyarakat, dengan menempatkan kepolisian sebagai mitra dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
Dengan dukungan pemerintah, pelaku industri, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta masyarakat, POLIRAN diharapkan dapat membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih aman dan produktif.
Peluncuran program tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung.
Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Inspektur Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sandi Nugroho, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi Hari, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan.
Dari jajaran kepolisian, kegiatan tersebut dihadiri Kabaharkam Polri, Astamaops Polri, Kakorbinmas Baharkam Polri, Kakorsabhara Baharkam Polri, Kadiv Humas Polri, serta Kadiv Propam Polri.
Sejumlah unsur Forkopimda Jawa Barat, perwakilan perusahaan, asosiasi industri, dan organisasi profesi pengamanan juga mengikuti kegiatan tersebut.
Melalui pelaksanaan POLIRAN, Polri berharap kolaborasi lintas sektor dapat terus berkembang untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.(ywd*)
