Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Jawa Timur

Kapolda Jatim Dorong Aturan Keselamatan Masuk Kontrak Penyewaan Sound Karnaval

×

Kapolda Jatim Dorong Aturan Keselamatan Masuk Kontrak Penyewaan Sound Karnaval

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menegaskan bahwa penyelenggaraan hiburan sound karnaval harus mengedepankan keselamatan dan ketertiban tanpa mengabaikan hak serta kenyamanan masyarakat.

Example 300x600

Penegasan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama para pengusaha sound system dan sound karnaval se-Jawa Timur yang berlangsung di Gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis (19/11/2026).

Pertemuan yang turut dihadiri Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan perwakilan Bakesbangpol Jatim itu menjadi wadah komunikasi untuk menyerap aspirasi pelaku usaha sekaligus mencari titik temu dalam pengelolaan kegiatan hiburan masyarakat.

Irjen Pol Dekananto menyampaikan bahwa aktivitas hiburan masyarakat tetap dapat diselenggarakan sepanjang memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, serta nilai sosial dan keagamaan yang berlaku.

“Kami ingin berdiskusi dan mendengarkan langsung aspirasi para pengusaha sound system. Prinsipnya, kegiatan hiburan masyarakat harus tetap mengutamakan keselamatan dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa maupun merugikan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Kapolda, penyelenggaraan sound karnaval memerlukan tanggung jawab bersama, baik dari pengusaha penyedia perangkat, panitia kegiatan, maupun pihak terkait lainnya.

Sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari potensi kecelakaan yang melibatkan peserta dan penonton, penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, hingga kemungkinan terganggunya fasilitas umum serta aktivitas warga.

Selain itu, pengaturan waktu dan lokasi kegiatan dinilai penting agar hiburan tidak mengganggu lingkungan pendidikan, pondok pesantren, tempat ibadah, maupun kegiatan masyarakat sehari-hari.

“Jawa Timur memiliki nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang kuat. Karena itu, kegiatan hiburan harus tetap menghormati norma dan kehidupan masyarakat di sekitarnya,” tegasnya.

Untuk memperkuat pengawasan, Kapolda mendorong pengusaha sound system memasukkan ketentuan keselamatan dan ketertiban dalam kontrak kerja sama dengan penyelenggara kegiatan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran selama kegiatan berlangsung.

Pengusaha sound system juga diminta berperan aktif mengantisipasi situasi berbahaya, termasuk menghentikan operasional apabila ditemukan kondisi yang mengancam keselamatan atau berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.

Sementara itu, hasil dialog bersama para pelaku usaha akan menjadi bahan penyelarasan dengan ketentuan serta surat edaran bersama yang telah diterbitkan pada 2025.

Terkait kemungkinan adanya regulasi tambahan berupa peraturan daerah, Kapolda menjelaskan bahwa kewenangan tersebut berada pada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan serta ketentuan perundang-undangan.

Melalui forum tersebut, Polda Jatim berharap tercipta kesepahaman antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, tokoh agama, pengusaha sound system, dan masyarakat dalam mewujudkan kegiatan hiburan yang aman serta bertanggung jawab.

“Hiburan masyarakat tetap dapat berjalan, tetapi keselamatan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas bersama,” pungkasnya. (ywd*)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *