JAKARTA – Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri berinisial AS terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan perangkat teknologi kepolisian untuk melakukan penyadapan.
Putusan tersebut dijatuhkan melalui sidang etik yang berlangsung di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Meski telah dijatuhi sanksi PTDH, AS menyatakan keberatan atas putusan tersebut dengan mengajukan banding melalui mekanisme yang berlaku di internal Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, sidang etik terhadap AS merupakan tindak lanjut atas dugaan penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk kegiatan penyadapan yang tidak dilakukan secara profesional dan tidak sesuai prosedur.
Menurutnya, penindakan terhadap personel yang melakukan pelanggaran merupakan bagian dari komitmen institusi dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas internal.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ujar Johnny Isir dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Sidang KKEP tersebut berlangsung selama lebih dari 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB.
Persidangan dipimpin Komjen Pol Dr. Rudi Darmoko selaku Ketua Komisi, didampingi Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai Wakil Ketua Komisi, serta tiga anggota komisi lainnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, majelis KKEP menyatakan AS melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
Namun, putusan tersebut masih menghadapi proses banding setelah AS menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan.
Permohonan banding selanjutnya akan diperiksa dan diproses melalui Komisi Banding sesuai ketentuan yang berlaku.
Johnny menegaskan, penegakan kode etik dilakukan tanpa memandang kedudukan maupun jabatan personel yang terlibat.
“Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku,” tegasnya.
Selain menangani perkara AS, Polri juga akan melanjutkan pemeriksaan terhadap personel lain yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
Sidang KKEP berikutnya dijadwalkan berlangsung pada pekan depan, dengan perkembangan penanganan perkara yang akan disampaikan kepada publik secara transparan.
Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam menyampaikan bahwa pihaknya turut melakukan pengawasan terhadap jalannya persidangan.
Kehadiran Kompolnas bertujuan memastikan proses pemeriksaan berlangsung sesuai prosedur, termasuk memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh pihak untuk mendalami keterangan saksi maupun alat bukti.
“Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga,” ungkap Anam.
Di sisi lain, Polri juga menyampaikan perkembangan penanganan sejumlah dugaan tindak pidana yang menjadi perhatian masyarakat.
Johnny menjelaskan, penyelidikan mengenai dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), serta penghapusan atau perusakan data elektronik masih ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Dalam proses tersebut, penyidik telah meminta keterangan sejumlah saksi serta melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan perlindungan terhadap saksi yang membutuhkan.
Terkait informasi mengenai dugaan makar, Johnny menyebut Kapolri telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk melakukan pendalaman.
“Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Johnny menegaskan, pembenahan internal Polri akan terus dilaksanakan secara konsisten melalui penegakan disiplin, kode etik, dan hukum terhadap setiap personel yang terbukti melakukan pelanggaran.
Ia juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi proses penegakan hukum sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Polri memastikan setiap proses penindakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung Polri menjadi lebih baik. Polisi bersama masyarakat,” pungkasnya. (ywd*)
