Staf Menkopolhukam Dampingi Korban Lumpur Lapindo Tanyakan Pelunasan Ganti Rugi

oleh -67 views

SURABAYA (IndonesiaTangguh.com) – Ganti Rugi bagi korban Lumpur Lapindo sejak tahun 2006 silam masih menyisahkan persoalan. Sampai saat ini, Kamis (17/12/2020) masih ada warga atau korban luapan lumpur lapindo yang belum mendapatkan pelunasan.

Hal itu diungkapkan oleh Mas’ud salah satu perwakilan korban lumpur yang belum mendapatkan pelunasan ganti rugi dari PT Minarak Lapindo Jaya saat berada di BidHumas Polda Jatim.

Dia mengungkapkan, bahwa di tiga Kecamatan, Tanggulangin, Porong dan Jabon. Sudah dibayar namun belum dilunasi secara keseluruhan sejak 14 tahun mulai tahun 2006 sampai tahun 2020.

Pihaknya sudah melaporkan ke berbagai instansi terkait namun tidak ada tanggapan. Warga akhirnya melaporkan ke Menkopolhukam dan mendapatkan respon baik dan sudah dilakukan audiensi. Dan sudah membentuk Tim untuk menangani warga korban lumpur yang dipimpin langsung oleh Brigjen Pol Erwin Kusuma.

“Sudah 14 tahun kami menderita, namun tidak ada etikad baik dari PT. Minarak Lapindo Jaya untuk melakukan pelunasan kepada kami,” ungkap Mas’ud, salah satu perwakilan korban lumpur lapindo, Kamis (17/12/2020) siang.

“Kita sudah mengaduh ke beberapa instansi terkait, namun tidak ada respon baik. Akhirnya kami melapor ke Menkopolhukam dan Alhamdulillah di respon positif,” tambahnya.

Sebagain warga sudah ada yang dibayar dengan dua skema, ada yang dibayar dengan 20:80, yakni 20 persen sudah dibayar dan 80 persen belum dilunasi. Bahkan ada pula warga yang belum mendapatkan pembayaran ganti rugi 100 persen.

Jika di total sisa pembayaran PT Minarak Lapindo Jaya sebesar 100 Milyard, dan yang belum dibayar ini warga yang ada didalam PAT (Peta Area Terdampak). Sedangkan yang ada diluar PAT sudah lunas, karena sesuai Kepres ditalangi oleh Pemerintah dengan APBN.

“Skema ganti rugi ini 20:80, 20 persen sudah dibayar, tetapi 80 persen belum dilunasi. Bahkan ada yang belum mendapatkan ganti rugi 100 persen. Dan yang belum dibayarkan ini justru yang ada di dalam PAT,” ungkapnya.

Sedangkan total korban lumpur yang belum mendapatkan ganti rugi sebanyak 150 KK. Sebenarnya semua warga ini mempunyai IJB, yang seharusnya setelah dilakukan pembayaran 20 persen, sesuai ketentuan dua tahun harus dibayar di tahun 2008. Namun sampai saat ini belum mendapatkan pelunasan.

Sementara itu, Staf Menkopolhukam Brigjen Pol Erwin C. Rusmana saat mendampingi Korban Lumpur Lapindo mengungkapkan, bahwa kami mendapatkan disposisi dari pimpinan untuk segera menyelesaikan persoalan bagi warga korban lumpur lapindo.

Dengan adanya laporan dari korban lumpur ini, kami langsung menggelar rapat dikantor Menkopolhukam. Untuk mengetahui data-data yang ada. Usai menggelar rapat tersebut langsung menuju ke lokasi, dan disana terjadi Abrasi tanah.

“Kita dapatkan laporan dari korban lumpur, sehingga dengan cepat kami gelar rapat dengan mengundang Bupati Sidoarjo dan warga untuk mengetahui kondisi real di lapangan,” ucap Brigjen Pol Erwin C. Rusmana, Staf Menkopolhukam.

Posisi Kementrian Menkopolhukam sendiri terkait persoalan ini, mengkoordinasikan siapa yang bertanggung jawab persoalan ini. Kemudian nanti payung hukumnya, apakah mengikuti hasil keputusan MK mengikuti Perpres yang ada atau Diskresi yang nantinya akan dilakukan tingkat Menko, sehingga akan ada keputusan di tingkat Pusat. (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.