Penandatanganan MoU PKH, Wujudkan Kesejahteraan Sosial Di Jatim

oleh -89 views

Surabaya (IndonesiaTangguh.com)- Penandatanganan Perjanjian kerja sama Program Keluarga Harapan (PKH) antara Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementrian Sosial RI Yogyakarta, dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Dinsos Jatim), pada Senin (21/9/2020) digelar di Gedung A aula Dinsos Jatim, Jalan Injoko, Surabaya.

Kepala Dinas Sosial, Dr Alwi M. Hum mengatakan, kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan kesejahteraan sosial. Karena pada hakekatnya apa yang dilakukan Dinas Sosial adalah pemberian layanan untuk peningkatan kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, Alwi menjelaskan. Ada PR di Jawa timur, salah satunYa adalah bagaimana kita ini bisa menurunkan angka kemiskinan, yang cukup tinggi di Jawa timur. Salah satu usaha untuk bisa menurunkan angka kemiskinan adalah, kita melakukan upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

‚ÄúSemakin sejahtera maka berarti angka kemiskinan itu akan semakin menurun.” Paparnya usai ¬†penandatanganan perjanjian kerja sama dengan B2P3KS, Senin (21/9/20).

Alwi menambahkan, diharapkan program-program yang banyak diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif, kontribusi nyata bagi penurunan angka kemiskinan, ini merupakan upaya yang mendasari Dinsos Jatim melakukan kerjasama dengan B2P3KS.

Sementara menurut Kepala B2P3KS, Dr. Outami dewi, mengatakan. Dengan adanya kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara B2P3KS dengan Dinsos Jatim, maka bisa melihat sejauh mana program-program yang sudah di kucurkan oleh Kementerian Sosial dan di dukung oleh Pemerintah Provinsi Jatim, itu dapat memberikan dampak positif terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Kita tahu begitu banyak bansos yang di kucurkan tetapj apakan itu membawa impact terhadap rakyat kita.” Katanya.

Selain itu, Kepala B2P3KS ini juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Jatim, khususnya Ibu Gubernur, yang sangat konsen dengan penanggulangan kemiskinan.

“Jadi riset B2P3KS adalah social impact assessment, jadi kita lihat apakah semua bantuan itu membawa dampak sosial bagi masyarakat sekitar.” Pungkas Dr. Outami dewi, Ketua Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS). (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.