IndonesiaTangguh.com
Hukum

Kuasa Hukum Mulyo Hadi Minta Perlindungan Hukum ke Presiden

Surabaya (IndonesiaTangguh.com)- Kuasa hukum Mulyo Hadi, Johanes Dipa Widjaja terus berjuang meminta keadilan. Selain melapor ke Propam Polda Jatim, Pengacara sekaligus kurator ini meminta perhatian Presiden Joko Widodo terkait laporan sebelumnya, yang dilayangkan Lim Tji Tiong.

Dijelaskan Johanes, saat itu ada sejumlah orang melakukan main hakim sendiri berupa penganiayaan, dan perusakan disertai pengusiran di lokasi objek sengketa di Puncak Permai III yang dilakukan oleh sekitar 200 orang.

Pada saat kejadian yakni tanggal 9 Juli 2021 lalu. Saat itu datang awalnya 50 orang yang diduga sekelompok preman dan kemudian sekitar pukul 21.30 Wib tiba-tiba datang tambahan massa sekitar 150 orang melakukan tindakan beringas dengan melakukan penyerangan, penganiayaan dan pengusiran para ahli waris dari lokasi tanah sengketa bahkan ada yang merampas HP.

“ Apalagi berdasakan keterangan yang saya peroleh pada saat kejadian ada oknum aparat yang membiarkan, dan atas hal tersebut telah dilaporkan oleh klien sy ke propam polda,” ujar Johanes usai sidang gugatan perdata perkara 374/Pdt.G/2021/PN. SBY Mulya hadi melawan Widiowati Hartono di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

“ Sayangnya, oknum aparat kepolisian yang diduga mengetahui hal itu tapi melakukan pembiaran. Terlebih lagi, saat itu masih dalam masa PPKM darurat, tapi dengan sangat berani melakukan penyerbuan seakan-akan kebal hukum,” lanjutnya.

Johanes Dipa menambahkan, sebenarnya perkara ini sangat terang benderang. Bagaimana bisa SHGB tertulis di kelurahan Pradahkalikendal tapi menunjuk lokasi di Lontar.

“ Saya juga mendapat informasi adanya dugaan oknum BPN yang menyarankan untuk keperluan pengukuran perpanjangan SHGBnya yang akan berakhir,” tutupnya.

Sementara Adidhrama Wicaksono selaku kuasa hukum dari Widowati Hartono menyatakan bahwa kliennya merupakan pemilik sah atas objek tanah seluas 6.850 meter persegi tersebut. Objek tanah itu dibeli dari PT Darmo Permai berdasarkan akta jual beli yang dilakukan pada tahun 1995.

“Sehingga sertifikat tersebut telah beralih dari PT Darmo Permai kepada klien kami dengan cara yang sah secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Setelah terjadi jual beli, ungkap Adi, objek tanah itu langsung dikuasai Widowati Hartono, dengan membuat pagar tembok diatas tanah tersebut. Namun pada 2016, ada pihak yang tidak bertanggung jawab menjual objek tanah itu melalui iklan surat kabar.

“Atas peristiwa itu, klien kami memasang plang yang bertujuan agar menghindari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam upayanya menjual tanah klien kami tanpa hak,” ungkapnya. (*)

Related posts

Kapolri Paparkan 5 Manajemen Kontijensi Tangani Zona Merah Covid-19

tri

Dilakukan Secara Virtual, Kapolda Pimpin Sertijab Pejabat Utama Polda Jawa Timur

tri

Ada 22 Tersangka Teroris Diterbangkan dari Polda Jatim ke Mabes Polri

tri