ADVOKAT MASBUHIN PROTES KERAS PUTUSAN DKD PERADI

oleh -167 views
Advokat Masbuhin (tengah) didampingi kuasa hukumnya

Surabaya (IndonesiaTangguh.com)-Masbuhin, advokat yang divonis bersalah oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jawa Timur, protes keras atas putusan yang diterimanya.

Menurut dia, apa yang diputuskan DKD Peradi ini penuh kejanggalan dan ada dugaan unsur kesengajaan untuk mencemarkan nama baik dia sebagai advokat.

Seperti diketahui, DKD Peradi menjatuhkan putusan pemberhentian sementara 12 bulan kepada Masbuhin selain itu DKD Peradi juga melarang Masbuhin berpraktek sebagai advokat selama 12 bulan.

“Saya tidak pernah menjadi Pengacara Sipoa dalam semua proses hukum mereka, mulai penyidikan, penuntutan dan persidangan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Sehingga Pernyataan Piter Talaway yang juga Ketua DKD Peradi Jatim, bahwa Masbuhin menjadi Pengacara Direksi Sipoa yang menjadi Tersangka dalam kasus tersebut sebelum mereka disidang adalah sebuah pernyataan yang tidak disertai bukti,” beber Masbuhin dalam jumpa persnya, Senin (16/11/2020).

Masbuhin menyebut bahwa pernyataan Pieter tersebut tentu nantinya akan direspon melalui proses hukum yang ada apabila tidak segera diklarifikasi kebenarannya.

Masbuhin menambahkan, Direksi Sipao memang pernah memberi kuasa kepada dia pada tanggal 6 Februari 2019, tepatnya 8 hari sebelum perkara sipoa diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu 14 Februari 2019, yang status hukumnya sudah jadi Terdakwa.

“Tapi perlu dipahami bahwa isi, maksud dan tujuan kuasa sipoa kepada saya adalah agar saya nantinya kalau putusan Direksi Sipoa berkekuatan hukum tetap, saya diminta untuk mengambilkan asset-asset sipoa yang disita, dan dikembalikan kepada para konsumen sebagai bentuk refund dan pertanggungjawaban sipoa,” ujar Masbuhin.

“Walaupun surat kuasa ini belum pernah dijalankan karena sudah dicabut terlebih dahulu pada tanggal 7 Februari 2019, untuk diganti dengan akta perdamaian antara sipoa dan konsumen pada tanggal 25 Febrauri 2019 dan akta penyerahan asset pada tanggal 03 Maret 2019,” lanjutnya.

Kuasa hukum Masbuhin yakni Purwanto menambahkan, ada tiga poin yang janggal dalam putusan DK Peradi yakni menelantarkan klien, bermain dua kaki dan tidak ada komunikasi.

Menurut Purwanto, dalam memutus perkara ini DK Peradi tidak independen, tidak solutif dan tidak profesional. Sebab, apabila ada laporan penelantaran ke DK terkait penelantaran klien maka harus dilihat juga pencapaian kerja yang dilakukan.

“Kalau setiap orang menyatakan menelantarkan tapi hasil kerja sudah terpenuhi apa yang jadi persoalan,” ujar Purwanto. (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.