IndonesiaTangguh.com
Hukum

Kuasa Hukum: Ada Intervensi Oknum Aparat di Sengketa Tanah Darmo Puncak Permai

Johanes Dipa Widjaja

Surabaya (IndonesiaTangguh.com)- Sengketa atas tanah di Darmo Puncak Permai yang saat ini bergulir dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan nomer perkara 374/Pdt.G/2021/PN.Sby dengan penggugat Mulyo Hadi dan tergugat Widiowati Hartono, diduga mendapat interfensi dari berbagai pihak.

Hal itu diungkapkan kuasa hukum penggugat yakni Johanes Dipa Widjaja. Tudingan Johanes bukan tanpa alasan, sebab banyak kejanggalan yang dia tangkap selama menangani perkara ini.

“ Perkara ini bisa dikatakan gajah melawan semut, klien saya ini diibaratkan semut. Sebab menurut kabar yang saya terima, tergugat ini adalah isteri dari pemilik perusahaan rokok di Indonesia,” ujar Johanes Dipa, Rabu (28/7/2021).

Dijelaskan Johanes Dipa, sengketa ini berawal dari kliennya yakni Mulyo Hadi yang merupakan ahli waris dari Randim P Warsiah dilaporkan oleh Widiowati Hartono dengan sangkaan pasal 167 ke Polda Jatim, yang akhirnya dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya.

Berdasarkan gelar perkara khusus pada 20 April 2021 yang dipimpin Direskrimum Polda Jatim Kombes Pol Totok Suharyanto, telah diterbitkan kesimpulan dan rekomendasi bahwa penyidikan perlu ditangguhkan sampai menunggu putusan perkara perdata berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

“ Kesimpulan dan rekomendasinya kan jelas, perkara ditangguhkan, tapi anehnya penyidik Polrestabes Surabaya malah mengajukan surat permintaan ijin penyitaan khusus ke PN Surabaya,” ujar Johanes Dipa.

Surat permintan penyitaan yang diajukan penyidik Polrestabes Surabaya tersebut oleh PN Surabaya ditolak, dengan pertimbangan adanya putusan PTUN No 280/P/2015/PTUN.Sby serta adanya gugatan perdata yang saat ini bergulir di PN Surabaya. Maka kepemilikan atas objek sengketa harus menunggu adanya putusan perdata atas tanah tersebut.

Namun lanjut Johanes Dipa, orang-orang yang tidak bertanggungjawab justru tak menghormati putusan pengadilan dan juga proses hukum yang sedang berjalan, mereka justeru melakukan pengerusakan atas tembok dan memasukkan container dan menempatkan oknum aparat.

Johanes Dipa menambahkan, Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dimiliki Widiowati Hartono pun ternyata tidak jelas warkahnya, sebab SHGB No 4157 tertulis Pradahkalikendal tapi menunjuk lokasi di daerah Lontar.

Terpisah, kuasa hukum Widiowati Hartono yakni Sandy K. Singarimbun, SH., MH saat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya menyatakan bahwa dia sedang berada di Papua sehingga pembicaraan tidak jelas. Dia meminta agar menghubungi ketua tim yakni Adi.

Sementara Adi yang disebut sebagai ketua tim kuasa hukum Widiowati Hartono saat dikonfirmasi tak memberikan respon baik melalui sambungan telepon maupun whatsaapnya.

Sementara Kabid Propam Polda Jatim Taufik Herdiansyah, saat dimintai komentar terkait sejumlah oknum polisi yang diduga melakukan  pelanggaran, menyatakan akan melakukan pengecekan.

“ Oke mbak, nanti saya cek ya,” ujarnya. (*)

Related posts

Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim Tangkap Pelaku “Esek Esek” LC Karaoke di Hotel Blitar

tri

Polrestabes Surabaya Tembak Mati Kurir Shabu 10 Kilogram

redaksi

Kadiv Humas Polri: Berantas Aksi Kaum Premanisme

tri